Notification

×

Iklan

Iklan

 


Bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi memasuki fase yang semakin menarik.

Senin, 21 September 2026 | September 21, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-09-21T15:47:17Z


Empat nama telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak, salah satunya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Muhammad Solikhin.

Namun, perjalanan Solikhin menuju kursi Sekda tidak hanya disorot karena kapasitas dan rekam jejaknya. Namanya juga terseret dalam perbincangan publik mengenai hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Di tengah perdebatan tersebut, aktivis kemanusiaan sekaligus pemerhati kebijakan publik Frits Saikat angkat bicara. Frits meminta publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya karena adanya hubungan keluarga. Menurut dia, semangat reformasi untuk memberantas nepotisme harus tetap berjalan, tetapi jangan sampai berubah menjadi stigma yang justru menutup ruang bagi aparatur yang memiliki rekam jejak dan prestasi.

“Saya tidak kenal sama Pak Solikhin, bahkan tidak pernah komunikasi, ketemu pun tidak pernah,” ujar Frits, Senin (21/9/2026).

Justru karena tidak memiliki hubungan personal tersebut, Frits menilai pandangannya terhadap Solikhin dapat dilihat dari sisi rekam jejak dan kinerja.

“Tapi saya melihat dia salah satu kandidat calon Sekda Kota Bekasi yang kuat secara intelektual dan integritasnya bagus. Selama menjabat Kepala Bapenda, dia sudah mencegah kebocoran APBD dengan berbagai kebijakan,” katanya.

Solikhin sendiri saat ini tercatat sebagai Kepala Bapenda Kota Bekasi dan secara resmi masuk dalam empat kandidat yang lolos tahap administrasi dan rekam jejak. Tiga kandidat lainnya adalah Arief Maulana, Dede Tito Ismanto, dan Dinar Faizal Badar.

Jangan Hukum Karier Seseorang karena Hubungan Keluarga

Frits menilai isu kekerabatan harus ditempatkan secara proporsional. Baginya, keberadaan hubungan keluarga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya praktik nepotisme.

Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah bagaimana proses seleksi berlangsung dan apakah keputusan akhirnya benar-benar didasarkan pada kompetensi, rekam jejak, integritas serta hasil penilaian yang objektif.

“Nepotisme itu memang tuntutan reformasi yang harus kita lawan, tapi jangan sampai isu nepotisme ini malah menutup peluang orang untuk berkarir kalau kinerja dan dedikasinya memang bagus,” tegas Frits.

Menurutnya, birokrasi membutuhkan sistem yang mampu membedakan antara nepotisme dan kekerabatan. Keduanya tidak semestinya diperlakukan sebagai hal yang otomatis sama.

Jika seseorang memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah, kata Frits, hal itu justru harus menjadi alasan untuk memperketat transparansi proses seleksi, bukan serta-merta menjadi alasan untuk menghapus peluang kariernya.

Reformasi Jangan Membunuh Orang Berprestasi

Frits menekankan bahwa semangat reformasi seharusnya melahirkan birokrasi yang semakin meritokratis, bukan menciptakan stigma baru.

Ia mengingatkan, seorang ASN seharusnya dinilai berdasarkan apa yang telah dikerjakan, kemampuan yang dimiliki, serta kontribusinya terhadap pemerintahan dan masyarakat.

“Jangan sampai reformasi yang kita perjuangkan untuk melawan nepotisme justru membunuh karier orang yang memang berprestasi hanya karena dia punya ikatan keluarga,” ujarnya.

Bagi Frits, persoalan utama dalam seleksi Sekda bukan siapa yang memiliki hubungan dengan siapa, melainkan apakah seluruh kandidat mendapatkan ruang yang sama untuk diuji secara objektif.

Ia pun mendorong agar panitia seleksi tetap bekerja berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dan menjadikan kompetensi serta rekam jejak sebagai bagian penting dalam proses penilaian.

Ujian Bukan Hanya untuk Kandidat, tetapi Juga Sistem Seleksi

Sorotan terhadap Solikhin pada akhirnya membuat proses seleksi Sekda Kota Bekasi menjadi perhatian publik. Komisi I DPRD Kota Bekasi sebelumnya juga telah meminta penjelasan mengenai mekanisme dan tahapan seleksi kepada BKPSDM serta panitia seleksi sebagai bagian dari upaya mengawal transparansi proses tersebut.

Kini, empat kandidat akan menjalani tahapan berikutnya. Masing-masing membawa latar belakang dan pengalaman birokrasi yang berbeda.

Bagi Frits, siapapun yang akhirnya terpilih harus lahir dari proses yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Yang kita butuhkan bukan sekadar siapa yang punya hubungan dengan siapa, tetapi siapa yang benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi Kota Bekasi,” pungkasnya.


Redaksi
×
Berita Terbaru Update